Copyright 2019 - http://lpse.parigimoutongkab.go.id/
  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Kasus Kematian Ibu Dan Neonatal Sebagai Prioritas Dalam Penanganan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini karena upaya penurunan  angka kematian ibu dan bayi merupakan target prioritas indikator kinerja utama di bidang kesehatan dan merupakan standar pelayanan kesehatan suatu daerah yang  mengacu pada pertolongan dan keselamatan ibu saat proses kehamilan dan tumbuh kembang bayi hingga balita.

Berdasarkan data dari seksi KIA dan Gizi masyarakat bahwa pada tahun 2018 terdapat 7 kasus kematian ibu ( AKI = 83 per 100.000 KH). Berdasarkan persentase kematian ibu pada tahun 2018 disebabkan perdarahhan (71 %) dan penyebab lainnya karena hipertensi dan gangguan system peredaran darah (14%).  Upaya penurunan angka kematian ibu ini merupakan prioritas utama Dinas Kesehatan karena selama ini begitu tingginya jumlah kematian ibu di kabupaten parigi moutong.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian ibu yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesehatan ibu dengan menggerakkan bidan desa dan kader kesehatan serta PKK untuk mengedukasi para perempuan sejak pra kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga pasca persalinan melalui kegiatan kelas ibu hamil, pendampingan dan pemberian informasi calon penganten, Sosialisasi dan pemberian tablet Fe pada remaja putri , dan tentunya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan dan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu di kabupaten parigi moutong.Namun masih ada pekerjaan rumah dari dinas kesehatan yaitu harus dikerjakan di tahun 2019 yaitu masih cukup tinggi angka kematian bayi dan cakupan ASI Ekslusif yang masih dbawah standart ideal  60%.

Tentunya upaya penurunan kematian ibu dan bayi ini tidak boleh hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan Tapi bagaimana keterlibatan semua masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana tugas terdepan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat sehingga upaya pertolongan kepada ibu dan bayi dapat terlaksana dengan baik.

 

author : ihm_hambuako

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2015 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan akreditasi terhadap seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain puskemas, yang dituju oleh ketentuan ini adalah FKTP lain, termasuk klinik dan tempat praktek dokter dan tempat praktek dokter gigi. Berdasarkan amanah itulah maka sejak tahun 2016 Pemerintah Kab.Parigi Moutong dalam hal ini Dinas Kesehatan  mulai bertahap melaksanakan akreditasi terhadap 23 puskesmas yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Akreditasi ditujukan untuk mendorong setiap puskesmas meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan Komisi Akreditasi. 

Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi. Bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf. Sedangkan bagi masyarakat, manfaat akreditasi puskemas diantaranya adalah mendapatkan jaminan kualitas pelayanan.  Dalam penilaian akreditasi, nantinya masing-masing puskesmas digolongkan pada 4 tingkatan. Masing-masing puskemas  Dasar, Madya, Utama dan Paripurna.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai akreditasi pada bulan oktober sampai dengan desember 2018 pada 12 Puskesmas. Puskesmas Ampibabo dan Sumbersari terakreditasi Utama sedangkan Puskesmas Tinombo, Tada, Ongka ,dan  Moutong terakreditasi Madya dan dua Puskesmas yaitu Taopa dan Torue terakreditasi dasar.

Dengan demikian sampai pada akhir tahun 2018 Puskesmas yang telah terakreditasi 18 Puskesmas dari 23 Puskesmas yang ada di kabupaten parigi Moutong. Dan pada Tahun 2019 ini terdapat 5 Puskesmas (Palasa, Tomini,Lambunu II, Sidoan dan Sigenti) yang akan terakreditasi sesuai target dari Dinas Kesehatan bahwa tahun 2019 semua puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong harus semua sudah terakreditasi.

Dari 23 jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi, 2 Puskesmas Akreditasi Utama (Ampibabo,Sumbersari), 8 Puskesmas terakreditasi Madya (Balinggi, Pangi, Siniu, Kasimbar,Tada, Tinombo,Ongka, dan  Moutong), 8 Puskesmas terakreditasi dasar (Sausu, Torue, Lompentodea, Parigi, Sienjo, Mepanga, Lambunu 1, dan Taopa).



Author : ihm_hambuako

logo kemenkes landscape PARIGILymphatic Filariasis (LF) adalah salah satu penyakit pada manusia, disebabkan oleh tiga jenis cacing filaria Wuchereria bancrofti, Brugia malayi and Brugia timori, dan ditularkan melalui nyamuk.Cacing filarial merusak saluran getah bening dan membuat penderitanya menderita kecacatan menetap dalam bentuk pembengkakan pada tungkai atau anggota tubuh lainnya.Sekitar 128 juta orang di dunia terinfeksi LF dengan 40 juta orang menderita kecacatan kronis seperti limfedema (kaki gajah) atau pembesaran buah zakar (hidrokel).LF membuat penderitanya tidak bisa beraktifitas atau bekerja normal, yang berdampak kerugian ekonomi sekitar 4 milyar dollar secara global. ahun 1997, the World Health Assembly membuat resolusi 50.29 untuk eliminasi LF sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat di tahun 2020. Resolusi ini disambut WHO dengan meluncurkan program eliminasi LF global (GELPF) pada tahun 2000, dengan strategi utama pemberian obat masal pencegahan (POPM) LF dalam memutuskan rantai penularan penyakit, selain penatalaksanaan kasus kronis untuk mereka yang telah mengalami kecacatan LF yang menetap. POPM LF dilakukan dengan memberikan kombinasi obat DEC dan Albendazole, sekali setahun selama lima tahun berturut-turut di kabupaten/kota yang dinyatakan endemis LF.

IMG20170905123653

Di Indonesia upaya pemberantasan Filariasis telah dilaksanakan sejak tahun 1975 terutama di daerah endemis tinggi Filariasis. Pada tahun 1997, World Health Assembly menetapkan resolusi “Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem”, yang kemudian pada tahun 2000 diperkuat dengan keputusan WHO dengan mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020”. Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja penderita, beban keluarga, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara yang tidak sedikit. Hasil penelitian Departemen Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia tahun 1998, menunjukkan bahwa biaya perawatan yang diperlukan seorang penderita Filariasis per tahun sekitar 17,8% dari seluruh pengeluaran keluarga atau 32,3% dari biaya makan keluarga.

IMG20170905123710

Di Indonesia, sampai dengan tahun 2014 terdapat lebih dari 14 ribu orang menderita klinis kronis Filariasis (elephantiasis) yang tersebar di semua provinsi. Secara epidemiologi, lebih dari 120 juta penduduk Indonesia berada di daerah yang berisiko tinggi tertular Filariasis.Sampai akhir tahun tahun 2014, terdapat 235 Kabupaten/Kota endemis Filariasis, dari 511 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis ini dapat bertambah karena masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum terpetakan. Pemberian obat masal dilakukan di tingkat unit pelaksana (Implementation Unit/IU). Di Indonesia, unit implementasi adalah Kabupaten/Kota. Penetapan Kabupaten/kota menjadi endemis LF adalah jika populasi rata-rata, atau populasi di satu wilayah di bawah kabupaten (desa atau kelurahan), memiliki angka positif antigenemia atau microfilaremia ≥1.0%.Status infeksi LF pada umumnya diukur dari ditemukannya mikrofilaria, serta kepadatannya di dalam darah.

logo kemenkes landscape PARIGISalah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat sehat adalah sistem informasi kesehatan (SIK) yang baik. SIK diperlukan untuk menjalankan upaya kesehatan dan memonitoring agar upaya tersebut efektif dan efisien. Oleh karena itu, data informasi yang akurat, pendataan cermat, dan keputusan tepat kini menjadi suatu kebutuhan.kegiatan pengembangan SIK ini meliputi pengembangan regulasi dan standar (road map, peraturan pemerintah, dan pengembangan petunjuk teknis SIK); pengembangan Bank Data Nasional; dan pengembangan National Health Data Dictionary. beberapa daerah di Indonesia telah lebih dulu berinovasi dan merasakan manfaat atas penggunaan e-health, yaitu penerapan teknologi informasi komunikasi untuk sistem informasi kesehatan, antara lain Kabupaten Purworejo, Kab. Bantul, Kab. Ngawi, Kab. Padang Pariaman, Kota Bandung, Kota Jembrana, Kota Batam, Kota Balikpapan, kota Tomohon, Prov. DIY, Prov. NTB, Prov.Aceh, juga di hampir seluruh RS tipe A, RS vertikal dan  RS swasta. Kemenkes RI sangat terbuka dan menerima berbagai inovasi, baik komponen dari SIK maupun sistem secara keseluruhan. Hal yang penting adalah, inovasi tersebut harus memenuhi standar dan interoperable dengan SIKDA elektronik yang dibuat oleh Kemkes.

Pada tahun 2002 Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.511 tentang “Kebijakan & Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)” dan Kepmenkes No.932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA)”. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di Kabupaten/kota adalah sebagai bagian sub sistem SIKDA yang ada di provinsi, sedangkan SIKDA yang ada di provinsi adalah bagian sub sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).SIKDA seharusnya bertujuan untuk mendukung SIKNAS, namun dengan terjadinya desentralisasi sektor kesehatan ternyata mempunyai dampak negatif. Terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan profil kesehatan. Dengan desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun belum adanya kebijakan tentang standar pelayanan bidang kesehatan (termasuk mengenai data dan informasi) mengakibatkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sistem informasi kesehatan yang dibangun tidak standar juga. Variabel maupun format input/output yang berbeda, sistem dan aplikasi yang dibangun tidak dapat saling berkomunikasi.

trtre

Akibat keadaan di atas, data yang dihasilkan dari masingmasingdaerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variabel yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Maka validitas dan akurasi data diragukan, apalagi jika verifikasi data tidak terlaksana. Ditambah dengan lambatnya pengiriman data,baik ke Dinas Kesehatan maupun ke Kementerian Kesehatan, mengakibatkan informasi yang diterima sudah tidak up to date lagi dan proses pengolahan dan analisis data terhambat. Pada akhirnya para pengambil keputusan/ pemangku kepentingan mengambil keputusan dan kebijakan kesehatan tidak berdasarkan data yang akurat.

Melihat berbagai kondisi di atas maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang “berstandar nasional” dengan format input maupun output data yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dari tingkat pelayanan kesehatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Untuk itu awal tahun 2012, Kementerian Kesehatan melalui Pusat data dan Informasi akan meluncurkan aplikasi ”SIKDA Generik”. Seluruh unit pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, dapat terhubung jejaring kerjasamanya melalui aplikasi SIKDA Generik.
Selain itu aplikasi “SIKDA Generik” dirancang dan dibuatuntuk memudahkan petugas puskesmas saat melakukan pelaporan ke berbagai program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian diharapkan aliran data dari level paling bawah sampai ke tingkat pusat dapat berjalan lancar, terstandar, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan aplikasi tersebut dapat berguna secara efektif sebagai alat komunikasi pengelola data/informasi di daerah, dapat saling tukar menukar data dan informasi, serta membantu pengelola data/informasi agar selalu siap memberikan data atau gambaran kondisi kesehatan secara utuh dan berdasarkan bukti.

PARIGI MOUTONG- Pemkab bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Parigi Moutong menggelar pelatihan Midwifery Update, yang dipusatkan di Hotel Tunas Harapan Sejati, Rabu (2/8).

Ketua Panpel Midwifery Update, Ny Ery Winingtias SKM melaporkan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bidan. Pelatihan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan regulasi, setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktek harus memiliki izin tak terkecuali bidan yang menjalankan profesinya. Izin praktek diberikan dalam bentuk surat izin praktik bidan (SIPB), sebagai bukti tertulis dari pemerintah kepada bidan yang menjalankan praktek kebidanan, setelah memenuhi persyaratan melalui sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.

Pelatihan Dinkes 696x398Pelatihan akan berlangsung selama 2 hari dan diikuti sebanyak 40 orang peserta yang merupakan bidan di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Pengurus Cabang IBI Parigi Moutong, Pengurus Daerah IBI Sulawesi Tengah, dokter spesialis OBGYN dan dokter spesialis anak.

Banner TTG 2017